Ketua DPRD Purbalingga mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM dan jajaran Forkopimda, Sekda dan para Asisten Sekda mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga, Selasa (25/1/2022) pagi, bertempat di Aula Green Sabin, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet.
Rakor dilakukan di salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga yakni Desa Cipaku. Green Sabin ini salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Cipaku disamping ada destinasi wisata lainnya di desa tersebut. Pengembangan desa wisata ini merupakan salah satu upaya guna menggeliatkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga, yang bisa menambah semangat dan geliat perekonomian di Purbalingga.
Dijelaskan oleh Bupati bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan tahapan pengisian pejabat eselon 2, 3, 4 dan pejabat fungsional, harapannya dengan keterisian ini semakin maksimal dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan mempercepat geliat pembangunan di Purbalingga.
Dalam perkembangan penanganan Covid-19, berkat sinergi yang luar biasa maka cakupan vaksinasi di Purbalingga cukup membanggakan. Hal itu tidak lepas dari seluruh pihak antara lain TNI, Polri, jajaran Dinas Kesehatan dan antusiasme warga Purbalingga.
Ditambahkan oleh Bupati bahwa Purbalingga salah satu yang rawan bencana, dimana akhir tahun dan awal tahun ada beberapa titik longsor di Desa Sirau dan Kramat. Perlu ada langkah untuk antisipasi longsor dan banjir dengan penanaman pohon di wilayah Kecamatan Karangmoncol dan wilayah lain yang rawan bencana.
Dalam Rapat tersebut Ketua DPRD menambahkan terkait kebencanaan diharapkan Ibu Bupati bisa menugaskan tim teknis melihat kondisi di lapangan terkait opsi lain selain dari penanaman pohon, mungkin ada penguatan talud dan lain sebagainya. Menurut kami memang hitungan ekonomi jelas lebih banyak dan lebih cape disaat sering longsor dan ini perlu pengawasan yang luar biasa.
Lebih lanjut Ketua DPRD meminta agar kualitas pembangunan-pembangunan yang ada di Purbalingga untuk dikawal dan diawasi dengan benar, sehingga penggunaan anggaran harus lebih efektif dan efisien agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Aparat Penegak Hukum dari Polres dan Kejaksaan juga dimohon untuk terlibat dalam melakukan pengawasan pembangunan”, imbuhnya.
