Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka Penanganan Covid-19
Selasa (28/4) komisi-komisi di DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan rapat kerja dengan OPD mitra kerja komisi.
Komisi I diagendakan rapat kerja dengan Satpol PP, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalinga, setelah sehari sebelumnya Senin (27/4) melaksanakan rapat kerja dengan Inspektorat, BKPPD, Dinpermasdes dan Dinpendukcapil sesuai dengan bidang tugas Komisi I yakni Hukum dan Pemerintahan.
Sedangkan Komisi II yang membidangi Perekonomian, melaksanakan rapat kerja dengan Dinperindag dan Dinkop UKM pada Senin (27/4). Berikutnya Komisi II diagendakan melaksanakan rapat kerja pada Selasa (28/4) dengan Bagian Perekonomian Setda, Perumda Owabong, PDAM dan Puspahastama. Setelah rapat kerja, Komisi II melaksanakan peninjauan ke tempat pengemasan sembako yang akan didistribusikan kepada warga masyarakat yang secara ekonomi dan sosial terdampak Covid-19 yakni mereka yang tergolong Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau bukan menerima PKH, BPNT dan program lainnya. Adapun sasaran Non DTKS ini sejumlah 36.350 KK.
Di hari yang sama, Selasa (28/4) Komisi III yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan DinsosdaldukKBP3A. Menurut Dinas Kesehatan, bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan covid-19 masih terdapat beberapa kendala seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencegahan wabah ini masih sangat rendah, kepedulian untuk saling menjaga masih sangat kurang, masih banyak para pemudik yang datang dan secara sengaja mengambil jalan tikus untuk menghindari pemeriksaan kesehatan dan pendataan di posko perbatasan, dan setelah sampai di Purbalingga, mereka masih banyak yang beraktifitas di luar rumah dan tidak mengisolasi mandiri.
Dijelaskan oleh Dinas Kesehatan bahwa kebutuhan APD tenaga medis di RS dan Puskesmas sudah mulai tercukupi. Untuk menjamin kesiapan penanganan covid-19 Pemkab telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD TA 2020.
Sementara itu, Komisi IV yang membidangi pembangunan diagendakan melaksanakan rapat kerja dengan Bappelitbangda, DPUPR, Dinrumkim dan DLH.
