Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara
Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara
Proyek multi years pembangunan gedung DPRD Purbalingga yang bernilai miliaran rupiah dihentikan. Kebijakan tersebut diambil Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) setelah berkonsultasi dengan DPRD.
“Penghentian dilakukan untuk rencana kelanjutan pembangunan yang menggunakan alokasi dana APBD Perubahan tahun 2018. Karena Pemkab mengalami defisit keuangan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, di sela-sela peninjauan proyek tersebut, Rabu (18/7).
Diungkapkan pembangunan gedung DPRD sudah dilaksanakan dua tahap. Pada tahap kedua dialokasikan dana sebesar Rp 8 Miliar di APBD tahun 2018. Semula pembangunan tahap III akan dilanjutkan dengan alokasi dana dari APBD Perubahan tahun 2018.
“Namun karena anggaran di RAPBD Perubahan tahun 2018 defisit, maka diambil kebijakan pembangunan lanjutan gedung dewan ditunda,” ungkapnya.
Dia menyampaikan pembangunan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2019. Pihaknya mengakui bahwa karena adanya penghentian pembangunan maka menyebabkan target pembangunan gedung tersebut yang seharusnya rampung pada pertengahan tahun 2019 tak bisa terlaksana.
“Pembangunan kemungkinan akan dijadwal ulang. Target selesainya jadi tahun 2010,” tandasnya.
Ketika disinggung hasil pantauan dewan terkait pembangunan tahap II, Bambang Irawan mengatakan sudah sesuai dengan konsep awal. Pihaknya meminta agar pembangunan tahap selanjutnya direncanakan dengan matang sehingga penyelesain pembangunan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Subeno menyampaikan Sejumlah proyek fisik di tahun anggaran perubahan 2018 ditangguhkan pelaksanaannya. Kondisi tersebut disebabkan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 yang mengalami defisit. Diungkapkan defisit di APBDP tahun 2018 sekitar Rp 46 Miliar. Konsekuensinya adalah mengurangi anggaran di proyek fisik. Ada sejumlah proyek fisik yang pelaksanaannya ditangguhkan.
“Kami masih melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” imbuhnya.(Tim GL)
