186 Tahun Kabupaten Purbalingga Bergerak Membangun ditengah Rendahnya IPM
Kabupaten Purbalingga pada Minggu (18/12) memasuki usia ke 186. Usia yang sebenarnya tidak muda lagi bagi kabupaten yang ada di wilayah eks karisidenan Banyumas tersebut.
Dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi yang dilantik 17 Februari lalu, Purbalingga mencoba terus bergerak untuk membangun. Namun ada persoalan mendasar yang perlu ditangani segera, yaitu masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bupati Tasdi merasa prihatin terhadap perkembangan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Purbalingga yang terpuruk di posisi 20-an se Jawa Tengah. Padahal pada 2010 lalu, IPMPurbalingga sempat melejit dari ranking 33 di tahun 1999 menjadi ranking 17.
“Saat ini IPM Kabupaten Purbalingga ranking kita nomor 20-an se Jawa Tengah,” ujarnya dalam berbagai kesempatan
IPM Purbalingga pada 2014 sebesar 66,32 persen dan bertengger di posisi 26 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah 68,78 persen. Meski IPM Purbalingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun parallel dengan kenaikan yang dicapai Provinsi.
”Kondisi ini disebabkan proses pembangunan di Purbalingga yang mandeg,” ungkapnya.
Ketua DPRD H Tongat SH Mm mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki IPM tersebut. Salah satunya dengan menggenjot sejumlah program unggulan. Diantaranya program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga.
“Kami mengalokasikan anggaran Rp 2,15 miliar untuk 2.150 rumah. Kegiatan rehabilitasi RTLH diawali dengan kegiatan subuh berjamaah, kerja bhakti, pemberantasan sarang nyamuk dan penyampaian informasi kepada masyarakat,” terangnya.
Pemkab dan DPRD juga menggenjot program Kartu Purbalingga Pintar. Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka putus sekolah. Menurutnya Salah satu indikator IPM adalah peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.Dengan Kartu Purbalingga Pintar, warga tidak mampu memperoleh bantuan.
“Rinciannya masing-masing Rp 1 juta untuk calon siswa SD dan Rp 1,5 juta untuk calon siswa SMP kepada anak usia sekolah tidak sekolah,” ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas kedua setelah program penanggulangan kemiskinan di Purbalingga. Ketersediaan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan, jembatan, prasarana pemukiman, irigasi, serta sarana pelayanan sosial mutlak dibutuhkan.
“Kondisi infrastruktur yang layak diharapkan dapat menjadi daya ungkit roda perekonomian masyarakat Purbalingga kedepan,”imbuhnya.(Tim GL)
