Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS TA. 2021
Senin (19/10), DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si,, semua Pimpinan dan anggota DPRD serta para Asisten Sekda. Acara ini juga diikuti secara virtual melalui video conference dengan aplikasi zoom meeting oleh para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMN dan BUMD di tempat masing-masing.
Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA. 2021.
Dalam laporan Badan Anggaran yang diserahkan kepada Pjs. Bupati Purbalingga disampaikan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemda hendaknya lebih aktif lagi dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada dan menggali sumber pendapatan yang baru, dan juga melakukan optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dimasa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya ini, Pemda hendaknya dapat lebih memfokuskan pada program kegiatan yang langsung menyentuh kepada penanganan dampak yang diakibatkannya, baik selama pandemi berlangsung maupun pasca pandemi, termasuk program kegiatan yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Pjs. Bupati Sarwa Pramana, SH, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021 diarahkan untuk lima prioritas pembangunan yaitu :
1. Pengembangan sumberdaya lokal untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutaan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan fokus pada pembangunan kesehatan, melalui upaya promotive dan preventive terkait Covid;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang fokus pada pengembangan e-government untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Kelima prioritas pembangunan tersebut akan bisa terlaksana dengan baik apabila pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan.
